Kumpulan Judul Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum

 

Postingan kali ini ane buat untuk teman-teman mahasiswa fakultas hukum yang masih bingung menentukan judul skripsi sekaligus buat inspirasi untuk kolaborasi judul skripsi yang sudah ada, silahkan dibaca-baca semoga bermanfaat ....

1. Analisis terhadap sanksi kebiri dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan kedua atas undang-undang noomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dikaitkan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.
2. Disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencurian
3. Upaya-upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan diluar pengadilan
4. Tinjauan yuridis pidana pembunuhan bencana
5. Pelaksanaan pembinaaan narapidana pelecehan seksual terhadap anak (pedofelia)
6. Analisis yuridis penajatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010
7. Akibat hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan (nikah siri ) dikaitkan dengan sistem pewaris islam. 
8. Peran bpsk dalam proses penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui jalur mediasi
9. Tinjauan hukum penyidik polri dengan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak
10. Penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana
11. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum islam dan adat
12. Tunjauan yuridis mengenai pembuatan akta notaris terkait penggunaantanda tangan elektronik oleh para pihak.
13. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga menurut undnag-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
14. Pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka kepastian hukum dibidang pertanahan
15. Perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kematian pasien.
16. Tanggungjawab badan nasional perlindungan dan penempatan tenaga kerja indonesia (BNP2TKI) terhadap perjanjian kerja
17. Pelaksanaan evaluasi perdes oleh pemerintah kabupaten menurut permendagri nomor III/2014 tentang pedoman teknis peraturan desa
18. Kekuatan sertifikat sebagai alat bukti dan perlindungan hukum dalam sengketa tanah
19. Tinjauan yuridis normatif pelaku tindak pidana penistaan agama menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
20. Kebijakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di indonesia
21. Tinjauan yuridis kedudukan anak angkat terhadap suatauterhadap suatu harta hibah dari orang tua angkat
22. Aspek hukum dalam penyelesaian tindak pidana di peradilan militer sesuai undang-undnag RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer
23. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli
24. Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aborsi korban perkosaan menurut kitab undang-undang hukum pidana dan hukum islam
25. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi berdasarkan kuh pidana dan undang-undang nomor 36 tahun 2009
26. Kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak
27. Kajian yuridis terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadpa terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri tanpa dokumen
28. Tanggung jawab bank terhadap nasabah pada transaksi elektronik melalui internet banking berdasarkan undang-undang perbankan
29. Perlindungan hukum tenaga kerja indonesia pra penetapan oleh balai pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia
30. Studi komparatif pengaturan tindak pidana perzinahan di indonesia dan negara tetangga
31. Tinjauan kriminologis tindakan/tindakan pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja
32. Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama terhadap pengurusan administrasi anak menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.
33. Tinjauan yuridis terhadap hak konsumsi atas fasilitas sosial perumahan
34. Analisis yuridis perjanjian sewa menyewa tanah bangunan
35. Tinjauan yuridis terhadap tindakan penyimpangan seksual (LGBT) berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PPU-XIV/2016
36. Tanggung jawab jasa maskapai penerbangan dalam perjanjian pengangkutan udara terhadap kerusakan bagasi tercatat
37. Penanggulangan kejahatan mealui kebijakan penal dan non penal ditinjau dari sudut hukum pidana dan kriminalisasi
38. Kedudukan PPNS dalam penyelidikan tindak pidana ringan dalam sistem perasilan pidana terpadu
39. Tinjauan yuridis perjanjian perdamaian dalam sengketa di luar pengadilan melalui proses negosiasi
40. Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur
41. Hak konstitusi jaminan kesehatan dalam pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan (BPJS) dalam perspektif hukum
42. Perlindungan hukum sales dalam perjanjian kerja waktu tertentu dikaitkan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
43. Hak mewaris anak angkat dalam perspektif hukum waris adat
44. Tinjauan yuridis penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak
45. Perlindungan hukum pengguna jasa penerbanagan atas terjadinya keterlambatan penerbangan
46. Akibat hukum penjualan tanah warisan yang ahli warisnya dibawah umur
47. Tinjauan yuridis tindak pidana perkosaan seorang ayah terhadap anak kandung
48. Pelaksanaan pengangkatan sekretaris desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
49. Tinjauan yuridis asimilasi pada lembaga pemasyarakatan terbuka